Deklarasi Kemerdekaan Palestina

Deklarasi Kemerdekaan Palestina adalah sebuah pernyataan yang ditulis oleh penyair Palestina Mahmoud Darwish dan diproklamasikan oleh Yasser Arafat pada tanggal 15 November 1988. Deklarasi ini sebelumnya^[1] telah disetujui oleh Dewan Nasional Palestina, badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dengan suara 253 mendukung, 46 menentang, dan 10 abstain. Deklarasi ini dibacakan pada sidang penutupan Dewan Nasional Palestina ke-19 dengan tepuk tangan berdiri.^[2] Setelah llmenyelesaikan pembacaan deklarasi, Arafat, selaku Ketua Organisasi Pembebasan Palestina menerima gelar "Presiden Palestina".^[3] Pada bulan April 1989, Dewan Pusat PLO memilih Yasser Arafat sebagai Presiden Negara Palestina yang pertama.^[4]

Pada tanggal 28 Oktober 1974, Konferensi Tingkat Tinggi Liga Arab 1974 diselendggarakan di Rabat menunjuk PLO sebagai "satu-satunya wakil sah dari bangsa Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan sebuah negara merdeka yang mendesak."^[5]

Dasar pembenaran secara hukum untuk deklarasi ini adalah berdasarkan Resolusi 181 (II) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 29 November 1947, yang menetapkan pengakhiran dan pembagian Mandat Britania menjadi dua negara. Meskipun Negara Palestina telah diproklamasikan, pada saat itu Organisasi Pembebasan Palestina tidak melaksanakan penguasaan atas wilayah mana pun,^[6] dan menunjuk Yerusalem sebagai ibu kota Palestina,^[i][7] yang berada di bawah kendali Israel dan diklaim olehnya sebagai ibu kota Israel. PLO dengan demikian adalah sebuah pemerintahan dalam pengasingan antara tahun 1988 dan 1994.

PLO mulai melaksanakan pemerintahan terbatas di Wilayah A dan B di Tepi Barat dan bagian dari Jalur Gaza sebagai konsekuensi dari Perjanjian Gaza-Yericho 1994, di bawah payung Otoritas Nasional Palestina. Pada tahun 2012, Palestina ditingkatkan statusnya menjadi negara pengamat bukan anggota di PBB.

Deklarasi tersebut menyangkut wilayah Palestina, seperti yang ditetapkan menurut batas-batas Mandat Britania atas Palestina, yang meliputi seluruh Negara Israel serta Tepi Barat dan Jalur Gaza (pada saat itu merupakan bagian dari Pemerintahan Sipil Israel). Hal ini mengacu Rencana Pembagian Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947 dan "resolusi PBB sejak tahun 1947" pada umumnya ketika memberikan legitimasi untuk status negara Palestina.

Rencana pembagian berfungsi sebagai dasar untuk Deklarasi kemerdekaan Israel, tetapi tidak diterima oleh kepimpinanan Arab Palestina pada saat itu. Bagaimanapun, pada bulan September 1948, Pemerintahan Seluruh Palestina dinyatakan dalam Jalur Gaza sebagai protektorat Mesir dan diakui oleh sebagian besar anggota Liga Arab, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya pertama untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka; akan tetapi, Pemerintahan Seluruh Palestina telah dibubarkan oleh Mesir beberapa tahun kemudian. Deklarasi tahun 1988 tidak secara eksplisit mengakui Negara Israel. Namun, dokumen yang menyertainya^[8] secara eksplisif menyebutkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242, dan pernyataan Yasser Arafat di Jenewa satu bulan kemudian^[9] diterima oleh Amerika Serikat memadai untuk menafsirkan deklarasi sebagai pengakuan terhadap Israel dengan batas-batasnya sebelum tahun 1967.

• Kellerman, Aharon (1993). Society and Settlement: Jewish Land of Israel in the Twentieth Century. State University of New York Press. ISBN 0-7914-1295-4.