Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta
Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia terletak di Jakarta pada Jalan Medan Merdeka Selatan, sebelah selatan Monumen Nasional atau Medan Merdeka dan Istana Merdeka, kediaman resmi presiden Indonesia.[1] SejarahBangunan asliBangunan aslinya dirancang oleh arsitek asal Ceko bernama Antonin Raymond dan Ladislav Rado. Mereka mulai mengerjakan rancangannya pada tahun 1953.[2] Desain awal kedutaan ini dikritik oleh Sukarno. Ia merasa bahwa rancangan kecil dua lantai yang telah mereka buat menunjukkan bahwa tempat tersebut tidak penting bagi Amerika Serikat. Sukarno menginginkan bangunan yang besar dan yang lebih menonjol yang dibangun.[3] Pada akhirnya, Sukarno menerima rancangan tersebut setelah beberapa perubahan kecil, sebagian karena tekanan yang ditunjukkan padanya oleh Departemen Luar Negeri AS.[4] Bangunan baruDuta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, mengumumkan pembangunan kedutaan baru pada Juli 2012.[5] Dalam kedutaan baru tersebut, akan ada gedung kanselari 10 lantai, gedung parkir, perluasan bangunan, gedung serbaguna, area tunggu konsular, tiga fasilitas pintu masuk, dan pemulihan bangunan bersejarah yang pernah ditempati delegasi Indonesia saat berunding dengan Belanda tahun 1949.[5] Biro Operasi Bangunan Luar Negeri mengumumkan penyerahan penghargaan $302 juta untuk rancangan atau kontrak pembangunan kepada B.L. Harbert International dari Birmingham, Alabama pada November 2012, dan menunjuk David Brody Bond dari Architects and Planners of New York, New York sebagai arsitek desain konsep dan Page sebagai arsitek penanggung jawab. Unjuk rasa menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat pernah dilaksanakan di kedutaan ini, sebagai respons dari kebijakan AS dalam Papua Barat,[6] komunisme,[7] dan Perang di Afganistan.[8] Antara tahun 2002 dan 2023, trotoar yang berada persis di depan kedutaan telah dibatasi aksesnya bagi pejalan kaki menggunakan kawat berduri karena alasan keamanan. Akses publik telah diperbolehkan kembali pada Juni 2023 setelah adanya keluhan publik.[9] Lihat pula
Referensi
Bibliografi
Pranala luar |