Sebuah blok perumahan HDB di Bukit Batok, Singapura.
Lembaga Perumahan dan Pembangunan (Bahasa Inggris: Housing and Development Board; singkatan: HDB; Bahasa Tionghoa: 建屋发展局; Bahasa Tamil: வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம்) adalah sebuah lembaga negara yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Negara yang bertugas di bidang perumahan publik di Singapura. Perumahan yang dikelola oleh HDB juga disebut perumahan HDB.
Menurut HDB, pengembangan perumahan ini berjasa mengubah Singapura yang pada tahun 1960-an dipenuhi gubuk-gubuk dan penghuni liar menjadi perumahan yang teratur dan berkepadatan tinggi.[1]
Desain perumahan
Koridor di depan unit-unit perumahan di sebuah blok HDB
Perumahan HDB biasanya didesain dalam bentuk blok. Satu blok HDB adalah satu bangunan bertingkat (mulai dari 4 lantai hingga 50 lantai[2]). Setiap lantai terdiri dari belasan unit apartemen, umumnya dihubungkan dengan koridor bersama dan elevator. Lantai pertama (disebut juga void deck/dek kosong), biasanya tidak diisi perumahan, tetapi sering kali dikosongkan, dan merupakan tempat diadakannya acara-acara seperti pernikahan, upacara pemakaman atau pesta-pesta. Pada beberapa blok, terdapat toko-toko ataupun tempat makan kecil di lantai pertamanya.
Tipe unit perumahan yang tersedia biasanya ditandai dengan jumlah ruangan yang tersedia, yaitu satu ruangan utama ditambah sejumlah kamar tidur. Misal, apartemen 3-room (atau 2+1) memiliki 1 ruangan utama dan 2 kamar tidur. Tipe ini juga dibedakan menurut ukuran dan susunan ruangannya. Unit apartemen dengan tipe yang sama memiliki susunan ruangan yang seragam walaupun berada di daerah yang berbeda-beda di Singapura.
Kepemilikan
Karena terbatasnya ketersediaan perumahan di Singapura, kepemilikan rumah HDB diatur dengan ketat dan harus melalui proses yang panjang. Syarat-syarat kepemilikan diatur menurut kewarganegaraan, umur, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan maksimal. Misal, untuk skema Public (umum), pemilik haruslah warga negara Singapura, dan berkeluarga dengan warga negara Singapura lainnya (misal istri/suami atau orang tua). Selain itu, warga dengan pendapatan keluarga melebihi batas tertentu tidak boleh memiliki rumah HDB (misal, pembeli apartemen 2-kamar atau 3-kamar standar tidak boleh memiliki pendapatan bulanan di atas S$5.000).[3] Tujuannya adalah memprioritaskan perumahan publik untuk warga yang lebih membutuhkan.
