|
Navtej Singh Johar v. Union of India
Navtej Singh Johar & Ors. versus Union of India thr. Secretary Ministry of Law and Justice (Navtej Singh Johar, dkk. v. Persatuan India [melalui Kementerian Hukum dan Keadilan]) adalah sebuah kasus penting di Mahkamah Agung India pada tahun 2018 yang melegalkan seluruh aktivitas seks konsensual, atau suka sama suka, antara orang dewasa secara tertutup, termasuk seks homoseksual.[1] Pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 377 Undang-Undang Hukum Pidana India, pasal dari zaman penjajahan India, yang salah satu isinya melarang perilaku homoseksual serta menyebutnya sebagai "tindakan yang tidak natural". Pada tanggal 6 September 2018, seluruh hakim mahkamah menyatakan bahwa hukum tersebut inkonstitusional dengan melarang aktivitas seksual suka sama suka antara orang dewasa.[2] Sebagian isi lainnya dari pasal 377 mengenai aktivitas seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan paksa seperti pemerkosaan dan persetubuhan dengan hewan tetap berlaku.[3] Latar belakangPada tanggal 27 April 2016, lima orang dari masyarakat LGBT India menerbitkan petisi writ yang ditujukan kepada Mahkamah Agung India mempertanyakan keabsahan pasal 377 Undang-Undang Hukum Pidana India. Lima orang tersebut menilai bahwa masalah-masalah yang mereka tulis di dalam petisi mereka sangat bermacam-macam di antaranya seperti kasus Koushal v. Naz tahun 2013 ketika Mahkamah Agung India menolak pengujian terhadap pasal 377. Kasus Naz tersebut telah diajukan untuk diuji kembali oleh mahkamah oleh sebuah petisi lain tahun 2017. Para pemohon di dalam petisi 2016 ini adalah penari Navtej Singh Johar, wartawan Sunil Mehra, juru masak Ritu Dalmia, pengusaha Aman Nath, Keshav Suri, dan Ayesha Kapur.[4] Para pemohon petisi menyebutkan bahwa pasal 377 merupakan pelanggaran langsung terhadap hak-hak dasar dan hal tersebut menindas mereka.[5][6] Dalam sebuah survei bulan April 2017 yang dilakukan oleh pemerintah India, hanya sekitar 25% dari kalangan pemuda di India mendukung hubungan homoseksual.[7] PersidanganPetisi tersebut diserahkan kepada Hakim S. A. Bobde dan Hakim A. K. Bhushan tanggal 29 Juni 2016 dengan perintah lanjutan untuk menyerahkan kasus kepada Hakim Agung India, Dipak Misra yang akan menentukan apakah kasus akan ditangani oleh majelis hakim konstitusi atau tidak.[8][9] Pada tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa kasus ini akan ditangani oleh majelis hakim konstitusi.[10][11][12] Persidangan dimulai pada tanggal 17 Januari 2018 yang dihadiri oleh majelis hakim konstitusi Mahkamah Agung yang beranggotakan lima orang hakim.[13] Pada tanggal 10 Juli 2018, mahkamah memulai agenda mendengarkan keterangan pihak pemohon.[14][15][16] Majelis hakim selesai mendengarkan keterangan pemohon dan pemerintah pada tanggal 17 Juli dan meminta kedua pihak untuk menyerahkan keterangan mereka dalam bentuk tertulis pada tanggal 20 Juli.[17] Putusan Pada tanggal 6 September 2018, dalam pembacaan putusan, seluruh hakim menilai bahwa bagian dari isi pasal 377 mengenai persetubuhan konsensual, atau suka sama suka, antara orang dewasa merupakan kalimat inkonstitusional.[18][19] Putusan ini juga membatalakan putusan mahkamah tahun 2013 dalam kasus Suresh Kumar Koushal vs. Naz Foundation.[18][20] Bagian lain dari pasal 377 mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan yang dilakukan dengan pemaksaan, yaitu pemerkosaan dan persetubuhan dengan hewan, tetap berlaku.[3] Lihat pulaReferensi
Pranala luar
|
