Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pekerja laut dan ketenagakerjaan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis dan mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.  Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian kerja laut hakikatnya sama dengan perjanjian kerja pada umumnya yang membedakannya perjanjian kerja laut khusus dibuat untuk pelaut yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus sebagai awak kapal. Dengan demikian dalam pembuatan perjanjian kerja laut harus juga memperhatikan beberapa ketentuan baik dalam UU No. 13 Tahun 2003, KUHPerdata, maupun KUHDagang oleh sebab itu hak-hak yang akan didapatkan pekerja laut ketika terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja tetap harus mengikuti hukum ketenagakerjaan tetapi juga tidak mengesampingkan perjanjian kerja laut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Laut, Pemutusan Hubungan Kerja

Informasi yang terkait dengan PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LAUT DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Regulasi Umum Perlindungan Data Komisi Nasional Perlindungan Anak Perlindungan Status Geografis Perlindungan kebakaran Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perlindungan penyalinan Kawasan lindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kawasan lindung di Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kartu Perlindungan Sosial Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia Perlindungan Varietas Ta…

naman Perlindungan Hewan Dunia Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Langkah perlindungan GHS Perlindungan bagi PMC Sistem perlindungan es Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kantor Perlindungan Konstitusi Federal Satuan Perlindungan Rakyat Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perlindungan hutan Laporan Tahunan mengenai Perlindungan Konstitusi Perlindungan konsumen Perlindungan data Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital Komisi Kepausan bagi Perlindungan Anak Di Bawah Umur Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010 Orang-orang yang dilindungi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra Pelindung layar Kantor Negara Bagian Sachsen untuk Perlindungan Konstitusi Tempat perlindungan bom Perlindungan anak Jaminan perlindungan Partai Perlindungan Hewan Kanada Hima (perlindungan lingkungan) Satuan Perlindungan Perempuan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia

Portal di Ensiklopedia Dunia