Partai Demokrat
Ketua umum	Agus Harimurti Yudhoyono
Sekretaris Jenderal	Teuku Riefky Harsya
Ketua Fraksi di DPR	Edhie Baskoro Yudhoyono
Dibentuk	9 September 2001; 23 tahun lalu (2001-09-09)
Kantor pusat	Jl. Proklamasi No. 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320
Sayap pemuda	Generasi Muda Demokrat
Sayap wanita	Srikandi Demokrat
Keanggotaan	343.312 (2023)
Ideologi	Pancasila[1][2] Nasionalisme Indonesia[3][4] Liberalisme ekonomi[4] Religiusitas pluralis[2][5] Sekularisme[2][3][4] Konstitusionalisme
Posisi politik	Tengah[4] ke kanan-tengah
Himne	Mars Partai Demokrat
Kursi di DPR	44 / 580
Kursi di DPRD I	206 / 2.372
Kursi di DPRD II	1.479 / 17.510
Situs web
demokrat.or.id
Politik Indonesia Partai politik Pemilihan umum

Partai Demokrat (Demokrat) atau secara umum disingkat dengan PD adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Partai Demokrat dirancang sebagai partai tengah, partai nasionalis-religius yang melihat keragaman identitas bangsa sebagai kekuatan demokrasi.^[6]

Partai ini dibentuk oleh kalangan intelektual dan akademisi. Pendirian Partai Demokrat erat kaitannya untuk menyelamatkan Indonesia dari dampak krisis ekonomi 1998, dan menyukseskan agenda reformasi. Karena itu, Partai Demokrat berniat mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai presiden Republik Indonesia pada Pemilu Presiden 2004.^[7]

SBY sendiri terlibat aktif dalam menggagas, menginisiasi, hingga merancang platform dan logo partai. Kesuksesan Partai Demokrat dalam meraup kepercayaan pemilih dalam pemilu banyak dipengaruhi oleh SBY effect. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.^[7]

Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001 mengakibatkan terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan wakil presiden. Sikap kenegarawanan SBY dalam menerima kekalahan dalam pemilihan wakil presiden di Sidang Istimewa MPR, meningkat popularitasnya di mata publik. Hal ini mendorong para pendukungnya mengusulkan pembentukan partai. SBY menyetujui dan melimpahkan pembentukan partai kepada Vince Rumangkang.  

SBY memang tidak terlibat secara day to day dalam pembentukan Partai Demokrat karena lebih fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada Kabinet Gotong Royong. Namun SBY sendiri aktif memimpin rapat-rapat strategis pendirian partai. SBY juga merumuskan garis besar partai, platform partai, hingga logo, hymne dan mars partai.

Partai Demokrat lahir dengan 99 pendiri. Pada 9 September 2001, Partai Demokrat resmi berdiri, dan Akte Pendirian Partai Demokrat ditandatangani. Angka 9 ini mencerminkan kuatnya pengaruh SBY dalam pendirian partai, yang direpresentasikan dari tanggal lahir SBY, yakni 9 September.

Partai Demokrat resmi didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 10 September 2001. Subur Budhisantoso terpilih sebagai ketua partai. Selanjutnya pada 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan, dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.^[8]

Di tahun debutnya mengikuti Pemilu Legislatif 2004, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara sah dan mendapatkan 57 kursi di DPR.^[9] Partai Demokrat berhasil melampaui perolehan suara puluhan parpol yang sudah menjadi peserta pemilu sejak 1999.

Pencapaian ini membuat Partai Demokrat makin optimis mencalonkan SBY sebagai calon presidennya, dan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden. Pada Pilpres 2004 ini, Partai Demokrat berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).^[10] SBY-JK memenangkan pemilu putaran pertama pada bulan Juli 2004 dengan perolehan 33,6% suara dan kemudian meraih 60,1% pada putaran kedua, sehingga SBY-JK menjadi Presiden-Wakil Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung.^[11]

Pada bulan Mei 2005, partai tersebut mengadakan kongres partai pertamanya, di mana Hadi Utomo terpilih sebagai ketuanya. Sementara SBY, didapuk sebagai sebagai Ketua Dewan Pembina.^[12]

Partai ini menduduki peringkat pertama pada Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan perolehan 20,9% suara, menjadikannya partai terbesar di DPR, dengan perolehan 148 kursi, atau hanya seperempat dari total keseluruhan suara.^[13] SBY memenangkan pemilu presiden 2009, dengan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono sebagai calon wakil presiden, dengan perolehan total 60,8% pada putaran pertama pemilihan sistem putaran kedua, mengalahkan mantan presiden Megawati dan wakil presiden petahana Jusuf Kalla.

Selama 10 tahun, Partai Demokrat mendukung penuh pemerintahan SBY. Berbagai pencapaian telah ditorehkan selama dua periode pemerintahan SBY. Bahkan World Economic Forum menetapkan 10 tahun pemerintahan SBY sebagai golden decade, dekade emas Indonesia.^[14]

Dalam upaya menyiapkan diri dalam pemilihan umum 2014, Partai Demokrat menyelenggarakan konvensi calon presiden dalam upaya mencari pegganti SBY. Komite Konvensi Calon Presiden dibentuk pada tanggal 11 Agustus 2013^[15] dengan Maftuh Basyuni sebagai ketuanya. Pada tanggal 16 Mei 2024, Partai Demokrat mengumumkan bahwa konvensi ini telah dimenangkan oleh Dahlan Iskan.^[16]

Untuk pemilu legislatif tahun 2014, partai tersebut menargetkan 15% suara nasional, lebih rendah dibandingkan perolehan suara pada tahun 2009. Salah satu alasan partai tersebut memperkirakan perolehan suara mereka akan kalah adalah karena SBY tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden, setelah menjalani dua masa jabatan yang diperbolehkan dalam konstitusi.^[17] Namun, partai tersebut hanya meraih 10,19%, kehilangan lebih dari separuh kursinya di badan legislatif. Dikarenakan tidak melewati ambang batas 20% untuk mencalonkan presiden tanpa berkoalisi, pemenang konvensi partai 2013 Dahlan Iskan tidak jadi dicalonkan.^[18] Meskipun pada awalnya bersikap "netral", Partai Demokrat pada akhirnya memutuskan untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada tanggal 30 Juni 2014.^[19]

Pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, Partai Demokrat mengusung putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Ia diusung oleh koalisi 4 partai politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan berpasangan dengan Sylviana Murni. Namun, AHY kalah melawan Anies Baswedan.

Pada 17 Februari 2018, dalam upaya mempersiapkan partai, SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilukada 2018 dan Pemilu 2019. Sebagai Kogasma, AHY dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada Pemilukada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019.^[20] AHY menjadi juru kampanye Partai Demokrat dan mengonsolidasikan kader-kader di daerah guna memenangkan calon yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilukada 2018. Partai Demokrat berhasil mencapai target awal 35 persen dari 171 pemilihan.

Untuk pemilu legislatif 2019, partai awalnya menetapkan target 15%, namun kemudian mengubah target menjadi 10% suara nasional.^[21] Partai tersebut berhasil memperoleh 7,77% suara, kehilangan beberapa kursi di badan legislatif.^[22] Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat berkoalisi dengan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandi.^[23]

Pada 15 Maret 2020, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025^[24] menggantikan ayahnya pada Kongres V di Jakarta.^[25] Setelah ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, AHY langsung menggerakkan seluruh elemen dan struktur partainya dari mulai pusat sampai daerah untuk bergerak membantu masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Gerakan ini sangat masif, karena selama masa pandemi para kader dan pengurus Demokrat secara gotong royong menyalurkan masyarakat dengan total nilai bantuan hampir 200 Miliar Rupiah.

Namun, masa awal kepemimpinan AHY tertimpa krisis dualisme partai. Pada 5 Maret 2021, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Luar Biasa di Deli Serdang setelah mengalahkan Marzuki Alie. Nama keduanya diajukan peserta Kongres Luar Biasa dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta Kongres Luar Biasa lebih banyak diberikan kepada Moeldoko. "Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen. Kongres Luar Biasa tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. "Sehingga dengan keputusan ini, maka AHY dinyatakan demisioner," ujarnya.^[26] Namun Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Kongres V Jakarta yang sah, AHY menegaskan bahwa pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) yang dilakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah tindakan ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan konstitusi partai^[27]

Memasuki awal tahun 2023, Partai Demokrat memilih mencalonkan Anies Baswedan untuk menjadi capres Pemilu 2024.^[28][29] Selain itu, Demokrat juga menominasikan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pendampingnya.^[30] Partai Demokrat resmi menetapkan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada 3 Februari 2023.^[31] Bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera dan NasDem, ketiga partai pengusung Anies tersebut membentuk Koalisi Perubahan. Di saat yang bersamaan, muncul spekulasi apabila Agus tidak dipilih sebagai pendamping Anies, maka Koalisi Perubahan tidak akan terbentuk yang disebabkan batalnya Demokrat untuk menjalin kesepakatan koalisi.^[32]

Setelah keluar dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat didekati PDI-P yang berharap AHY mendukung Ganjar Pranowo dengan Hasto Kristiyanto mengakui bahwa komunikasi intens sedang dilakukan oleh dua pihak.^[33] Demokrat juga sempat didekati Koalisi Indonesia Maju saat Prabowo menggelar pertemuan bersama ayahnya di Cikeas.^[34] Setelah melalui berbagai pertimbangan, pada 21 September 2023 di Jakarta Convention Center, AHY dan Partai Demokrat menyatakan mendukung Prabowo Subianto dalam kampanye presidennya.^[35][36] Ironisnya, baik AHY maupun Moeldoko sama-sama mendukung calon presiden yang sama pada Pilpres 2024.^[37]

Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.^[38] Sesuai Pasal 2 dan 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Partai Demokrat berlandaskan Pancasila dan menganut ideologi “religius-nasionalis”. Mereka memandang upaya untuk membenturkan nasionalisme Indonesia dan agama sebagai tindakan yang salah dan menyesatkan.^[39] Pandangan ahli mengenai orientasi politik partai berbeda-beda. Para akademisi dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikannya sebagai partai nasionalis,^[40] sementara pakar politik internasional mengklasifikasikannya sebagai partai nasionalis-sekuler^[3][41] atau nasionalis-liberal.^[42] Kecenderungan politiknya digambarkan sebagai sentris^[41][43] atau moderat-kanan.^[44]

Menurut halaman internet resmi Partai Demokrat, ada dua jenis visi partai, yakni visi untuk Indonesia dan visi partai. Visi partai untuk Indonesia adalah Indonesia sebagai negara maju pada abad 21, negara kuat pada tahun 2045, dan menjadi negara emerging economy pada tahun 2030.^[45] Sementara itu, visi Partai Demokrat pada masa depan ialah menjadi partai masa depan yang:

1. Kuat, berintegritas dan berkapasitas.
2. Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.
3. Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.
4. Menyatu dengan rakyat dan terus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.
5. Mempertahankan jati diri sebagai partai Nasionalis-Religius, Partai Terbuka, Partai Tengah, Partai Pluralis dan Partai Pro Rakyat Kecil.

Sebagai salah satu kekuatan politik nasional, Partai Demokrat berpartisipasi dan berkontribusi dalam kehidupan bernegara dan pembangunan nasional, menuju terwujudnya Indonesia yang makin maju, makin damai, makin adil, makin sejahtera dan makin demokratis.^[45] Sebagai partai politik, Partai Demokrat mengembani visi misi sebagai berikut:

1. Memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden.
2. Memenangkan pemilihan umum tingkat daerah, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah.
3. Mempersiapkan kader-kader Demokrat untuk maju sebagai peserta pemilihan umum, baik pusat maupun daerah, baik legislatif maupun eksekutif.
4. Menjalin komunikasi secara berkelanjutan dengan rakyat guna mengetahui persoalan, harapan dan aspirasi mereka, untuk selanjutnya diperjuangkan di berbagai medan pengabdian dan penugasan partai.
5. Menjalankan kehidupan internal partai sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, menuju masa depan Partai Demokrat yang makin kuat, makin modern, makin dicintai rakyat dan makin kontributif bagi pembangunan bangsa.

No	Potret	Ketua Umum	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Periode
1		Subur Budhisantoso (1937-)	10 September 2001	23 Mei 2005	1
2		Hadi Utomo (1945-2017)	23 Mei 2005	23 Mei 2010	2
3		Anas Urbaningrum (1969-)	23 Mei 2010	23 Februari 2013	3
4		Susilo Bambang Yudhoyono (1949-)	30 Maret 2013[46]	12 Mei 2015
			12 Mei 2015[47]	15 Maret 2020	4
5		Agus Harimurti Yudhoyono (1978-)	15 Maret 2020	Petahana	5

Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima fee suap dari proyek SEA Games 2011^[48] yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang,^[49] sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi^[50] yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil.^[51] Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur.^[52] Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.

Kemunculan tagar ShameOnYouSBY dan beberapa tagar lainnya di Twitter yang menyerang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat terjadi akibat keluarnya (walk out) sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat pada saat sidang paripurna pengesahan UU Pilkada yang berakibat pada dipilihnya kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.^[53] Setelah kejadian tersebut, ada ungkapan bahwa walk out ini terjadi akibat miskomunikasi diantara SBY dan ketua fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf yang salah mengartikan pesan SBY dari "all out" menjadi "walk out".^[54]

Pada 5 Maret 2021, beberapa anggota Partai Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa untuk menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai.^[55] Hal ini bertentangan dengan hasil dari Kongres Partai Demokrat tahun 2020 yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum periode 2020 hingga 2025.^[55][24] Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan bahwa pemerintah menganggap Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum dari Partai Demokrat berdasarkan AD/ART yang diserahkan pada tahun 2020.^[56]

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi the rising star pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah bekas Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.

Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat merosot drastis dari posisi pertama pada 2009, menjadi posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Perolehan itu disebut-sebut karena kasus beberapa kader partai yang terkait masalah hukum yang membuat citra Partai Demokrat menurun di mata publik.

Pada Pemilu 2019, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menurun dari posisi keempat pada 2014, menjadi posisi ketujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional (10.876.507).

Pada Pemilu 2024, persentase perolehan suara dan jumlah perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat kembali menurun dari posisi ketujuh pada 2019, menjadi posisi kedelapan dari 8 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,43% suara nasional meskipun jumlah perolehan suara terjadi peningkatan sebanyak 11.283.160 suara.

Pemilu	Total kursi	Total pemilihan	Persentase	Hasil	Status	Ketua
2004	57 / 550	8.455.225	7,45%	Partai baru	Koalisi Pemerintah	Subur Budhisantoso
2009	150 / 560	21.703.137	20,40%	95 kursi	Koalisi Pemerintah	Hadi Utomo
2014	61 / 560	12.728.913	10,19%	61 kursi	Netral	Anas Urbaningrum digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono
2019	54 / 575	10.876.507	7,77%	7 kursi	Oposisi	Susilo Bambang Yudhoyono berhalangan dan memberikan mandat kepada Agus Harimurti Yudhoyono
2024	44 / 580	11.283.160	7,43%	10 kursi	Koalisi Pemerintah	Agus Harimurti Yudhoyono

Pemilu	Nomor Urut	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Putaran 1 (Total suara)	%	Hasil	Putaran 2 (Total suara)	%	Hasil
2004	4	Susilo Bambang Yudhoyono	Jusuf Kalla	39,838,184	33.57%	Putaran kedua	69,266,350	60.62%	TerpilihY
2009	2	Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono	73,874,562	60.80%	TerpilihY	N/A
2014	1	Prabowo Subianto[57]	Hatta Rajasa	62,576,444	46.85%	Kalah T
2019	2	Prabowo Subianto	Sandiaga Uno	68,650,239	44.50%	Kalah T
2024	2	Prabowo Subianto	Gibran Rakabuming Raka	96.214.691	58,59%	TerpilihY

*Nota: Cetak tebal mengindikasikan kader partai

• Partai Kebangkitan Nusantara
• Perhimpunan Pergerakan Indonesia

• 
  Foto Yudhoyono saat mengkampanyekan Partai Demokrat, 2004.
• 
  Rapat Kepemimpinan Nasional 2018 yang dihadiri Presiden Jokowi.

• Daftar Partai Demokrat
• Partai Barisan Nasional, didirikan oleh Ventje Rumangkang, deklarator Partai Demokrat
• Partai Karya Perjuangan
• Perhimpunan Pergerakan Indonesia
• Partai Era Masyarakat Sejahtera

• (Indonesia) Situs resmi
• (Indonesia) Profil singkat Diarsipkan 2007-09-30 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Partai Demokrat di Pemiluindonesia.com Diarsipkan 2009-02-27 di Wayback Machine.