Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Utara 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Sulawesi Utara 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Sulawesi Utara periode 2025-2030.[1]
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 9 partai politik dengan jumlah 45 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, 9 kursi dari 45 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Sulawesi Utara adalah 1.969.603 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 4 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PDI-P (39,03%), Partai Golkar (13,86%), Partai Demokrat (10,77%), dan Partai NasDem (10,47%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara hasil Pemilu 2024.
"Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." (Towards Advanced, Prosperous, and Sustainable North Sulawesi.)
"Terwujudnya Sulawesi Utara yang Cerdas, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan."
"Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Pintu Gerbang Asia Pasifik."
Misi
Misi
Misi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Membangun perekonomian daerah yang kuat, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis green, blue, and digital economy.
Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastuktur yang berkualitas, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
Mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan air yang merata dan berkelanjutan.
Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Percepatan pengembangan wilayah cepat tumbuh, ketahanan energi, dan pembangunan perdesaan perkotaan dengan prinsip ekonomi modern.
Sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing didasari nilai-nilai universal.
Mengembangkan kehidupan berkeadilan terhadap kelompok rentan dan penegakan supremasi hukum.
Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, peningkatan derajat kesehatan serta penataan infrastruktur.
Pengembangan industri dan hilirisasi sumber daya alam unggulan.
Optimalisasi nilai budaya dan agama.
SDM: Percepatan pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kecukupan pangan, iptek, dan pengentasan kemiskinan.
Konektivitas: Percepatan pengembangan infrastruktur yang merata, terintegrasi, serta pemanfaatan konektivitas.
Aman: Membangun dan meningkatkan keamanan wilayah, tangguh bencana, dan kesinambungan pembangunan.
Digitalisasi yang inklusif: Mendorong percepatan digitalisasi yang inklusif, pengembangan inovasi, dan peningkatan kapabilitas riset.
Transformasi sosek dan tata kelola: Mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang baik.